SINAR- IAIN Surakarta sebagai bagian dari Kementerian Agama RI merupakan wajah yang juga perlu dibenahi. Terkait komitmen Kemenag RI untuk mengubah stigma tentang lembaga negara yang korup maka Kementerian Agama melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembayaran Non Tunai pada Kementerian Agama mengajak semua Satker termasuk juga IAIN Surakarta untuk melaksanakan perintah dari Menteri Agama tersebut
Kementerian Agama adalah Kementerian pertama yang berani dengan tegas melawan tindak korupsi dengan melaunching pembayaran non tunai. Harapannya dengan sistem pembayaran non tunai dapat menghapus kebiasaan-kebiasaan yang buruk menyoal pencairan keuangan atau kasus-kasus lain terkait dengan transaksi jabatan, pencairan sertifikasi guru, atau tindak korupsi lainnya.
Komitmen Kementerian Agama tidaklah tanggung-tanggung, setelah adanya Surat Edaran Menteri telah disusun pula petunjuk teknis terkait pelaksanaanya. Seperti halnya dalam sosialisasi yang digelar di IAIN Surakarta, Senin (23/7). Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, H. Mohamad Ali Irfan, S.E., M.M., M.Ak hadir bersama Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd (Kepala Biro Perencanaan) untuk memberikan arahan terkait petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran non tunai pada Satker IAIN Surakarta.
Dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan Rektorat dan Fakultas serta seluruh lembaga dan unit di lingkungan IAIN Surakarta, diharapkan dapat meneguhkan komitmen untuk memberantas korupsi di semua Satker di lingkungan Kementerian Agama, dari Pusat hingga seluruh satker di daerah. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Dra. Hj. Arina Hasbana, M.M sebagai penyelenggara acara mengungkapkan bahwa butuh komitmen bersama untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama tersebut, karena pastinya akan menjadi hal yang baru, perlu dipelajari positif dan negatifnya bagi kelancaran proses pendidikan yang sudah berjalan di IAIN Surakarta. (Gie/Humas dan Publikasi) #BanggaIAINSurakarta