Pidato Menteri Agama LHS dalam pembukaan Rakernas 2019 telah menyulap perhatian hadirin dengan penuh magis. Tidak seperti biasa, kali ini beliau membaca teks utuh agar pesannya tidak terkurangi. Isinya penuh makna dan sangat ensiklopedis.
Yang menyentuh, beliau sebut pidato ini sebagai pidato yang terakhir dalam Rakernas tahun kelima sebagai Menteri Agama. Ini seperti pidato perpisahan, “pesan terakhir” untuk membumikan makna moderasi beragama di bumi Indonesia. Ini juga mirip pesan terakhir Nabi dalam haji wada’.
Ada diksi yang tidak biasa dalam seluruh pidato beliau yang saya ikuti selama ini, yakni diksi ‘mantra’, ‘jimat’, dan ‘magis’–diksi yang biasa digunakan antropologi agama untuk menjelaskan daya magis yang memengaruhi perilaku-perilaku pemeluknya. Menteri Agama memang berharap agar kata moderasi punya daya magis untuk memengaruhi khalayak dalam pikiran, ucapan, tindakan kaum beragama secara lebih toleran dan rahmatan lil ‘alamin. Juga agar umat mampu menggunakan ayat-ayat Tuhan secara benar–termasuk mampu membedakan ayat-ayat Tuhan dari ayat-ayat bukan Tuhan.
Dalam garis kontinum pemikiran di atas, Menteri LHS menegaskan perlunya pelafalan kata moderasi secara terus-menerus agar daya magisnya efektif dalam kehidupan beragama. Peserta Rakernas diimbau agar menerjemahkan kata moderasi dalam program-program mereka.
Menarik bahwa Kementerian Agama akan membentuk tim untuk menyusun panduan Moderasi Beragama agar pemahaman kata ini memperoleh pemahaman yang tepat olen umat. Dan sebagai instrumen untuk memahami Kitab Suci secara moderat dalam arti tidak terlalu tekstual, legal-formal, konservatif, tetapi juga tidak terlalu liberal.
Secara keseluruhan, pidato ini mewakili kehendak kuat agar mantra moderasi menjadi kesadaran bersama para elit agama, elit masyarakat, dan umat untuk diejawantahkan dalam kehidupan. Beliau gelisah bahwa di tengah kecanggihan media sosial, moderasi beragama belum memperoleh ruang tumbuh yang besar akibat serangan generasi milineal yang sebagian besar lebih suka informasi serba instan dan hoaks. Karena itu, PTKIN yang punya otoritas keagamaan perlu ikut serta dalam merespons gerakan anti-tesis moderasi yang kini telah mengisi ruang-ruang publik dan digital.
(Mudofir Abdullah, Shangri-La Hotel, Jakarta, 24 Jan 2019)