Bg

Pajak Pendidikan dan Problem Negara Kesejahteraan

Diterbitkan tanggal 21 Juni 2021

Oleh: Dr. H. Muhammad Munadi, M.Pd
(Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta)

Pengantar

Malam tanggal 20 Juni 2021 Jam 22.52 sebuah email masuk dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak. Awalnya kaget menerimanya. Biasanya kalau tidak biasa menyapa tiba-tiba menyapa bahkan berkirim surat diyakini pasti ada sesuatu yang urgent akan disampaikan. Diantaranya surat ini berupaya mengklarifikasi tentang Pajak Pendidikan yang sedang viral di semua media bentuk apapun. Jika dianalisa dengan metode riset teks apapun ditemukan banyak kontradiksi.

Pernyataan awal dengan basa-basi berikut: “Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan merasa  tidak mengeluarkan informasi tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan. Entah darimana masyarakat mendapatkan informasi tersebut, sampai hari ini tidak ada yang tahu. Semua tidak merasa telah memberikan informasi tersebut kepada masyarakat.  Kesemuanya seperti konsep test the water  atau proofballon. Keduanya untuk menguji seperti apa dan seberapa besar masyarakat merespon atau bereaksi atas isu tentang perubahan PPN terutama PPN atas sembako maupun jasa pendidikan. Tingkat reaksi dan respon masyarakat atas PPN sebagai alat ukur untuk langkah lebih lanjut dari pemerintah.

Paragraf selanjutnya, email tersebut menyatakan bahwa, “Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi.” Pemerintah tidak focus pada PPN tetapi semua lini pemerintah berfokus pada penanganan Covid-19 sehingga ekonomi bisa kembali bangkit. Sayangnya pernyataan lebih lanjut, justru menegasikan pernyataan sebelumnya. Kalimatnya menyatakan, “Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi; penerapan multitarif, dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN Final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan.” Paragraf ini justru menyatakan perlunya ada penerapan PPN atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan pernyataan berikut … dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi…. Sembako sangat bervariasi begitupula jasa pendidikan. Yang sangat mengganggu istilah yang dipakai jasa pendidikan. Jasa Pendidikan sangat luas bisa dilihat dari jalur, jenis dan jenjang. Jalur bisa terdiri atas formal, in formal, dan non formal. Gambarannya sebagai berikut.


(Passion in Education, 2019)


Gambaran di atas menunjukkan bahwa masing-masing jalur pendidikan berbeda orientasi Persoalannya kemudian, Kementerian Keuangan mau menetapkan PPN untuk jalur pendidikan yang mana? Kalaupun ini mau diberlakukan untuk salah satu jalur, akan berbenturan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 31, yang berbunyi:

  1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
  4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kelima ayat dari pasal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dasar wajib dibiayai oleh pemerintah, untuk pendidikan di atasnya bisa besifat tidak wajib? Namun kalau ini dijadikan dasar untuk penerapan PPN bidang jasa pendidikan, maka akan berbenturan dengan tujuan dibentuknya Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Mencari Asbab

Memang tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Mengapa pemerintah seakan “ngebet banget” jasa pendidikan dikenai PPN. Realitasnya bisa dipaparkan, diantaranya pendidikan di Indonesia mengalami reduksi luar biasa dilihat dari maraknya Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) atau dengan nama lain Lembaga Bimbinga Tes (LBT). Lembaga ini mereduksi belajar di Sekolah/Madrasah semua jenjang beberap tahun bisa dituntaskan dengan hanya beberapa bulan. Diperkuat lagi dengan marketing yang luar biasa dari LBB/LBT bahwa ketika belajar di Sekolah/Madrasah tidak cukup bisa memasuki pendidikan selanjutnya. Biaya yang dipatokpun juga hampir 3 kali lipat bahkan lebih. Kelulusannyapun dibuat greeting pada masing-masing LBB/LBT dengan klaim hasil didikannya.  Greeting ini tampil di semua media – baik cetak, elektronik dan social tiap saat dan waktu. Biaya yang besar ini menjadikan pemerintah “melirik” sektor ini untuk dikenai PPN.

Realtias kedua, terjadinya Evolusi tipe pengelolaan pendidikan milik pemerintah. Evolusi yang dimaksud adalah perubahan tipe pengelolaan yang terjadi pada jenjang pendidikan menengah (terutama sekolah menengah kejuruan) dan pendidikan tinggi yang bermula dari lembaga pendidikan tipe satuan kerja  Pendapatan Negara Bukan Pajak (SATKER PNBP) berubah menjadi badan layanan umum (BLU) dan berakhir tipe Badan Hukum. Perubahan ini merupakan bentuk perubahan mengarah liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Perubahan ini secara tidak langsung memacu pemerintah mengurangi subsidinya kepada lembaga pendidikan, sehingga memacunya untuk bisa mandiri secara keuangan. Ketika mandiri secara keuangan, maka lembaga pendidikan berpacu menerima mahasiswa baru dari keluarga masyarakat berpenghasilan menengah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kondisi ini mendorong penerapan SPP/UKT yang mahal dan tinggi pada mahasiswa barunya. Pada akhirnya, masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Selain itu lembaga pendidikan tipe BLU dan Badan Hukum berlomba-lomba mendirikan lembaga bisnis untuk menambah pemasukannya karena negara semakin lama semakin mengurangi subsidinya. Bisnis yang diselenggarkan berkait dengan pendidikan seperti shrotcourse dengan biaya yang mahal dan yang sejenis. Ketika sudah seperti ini kondisinya, bisa dimaklumi kalau pemerintah mau menerapkan PPN bagi jasa pendidikan. 

Pajak  dan Linieritas Negara Kesejahteraan

Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara kesejahteraan. Hal itu diamanatkan di dalam UUD 1945. Negara kesejahteraan dapat dilihat sebagai kombinasi dari kolektivisme, kapitalisme, kebijakan kesejahteraan sosial dan demokrasi (Byun, n.d.). Secara umum, sebagian besar penerimaan pembiayaan negara kesejahteraan berasal dari dua sumber utama, baik penerimaan pajak umum maupun iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan/atau pekerja. Sumber lain hanya memainkan peran kecil (Byun, n.d.).

Sementara pendapatan pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran sosial, tidak ada hubungan langsung antara pajak dan jenis manfaat yang diterima oleh individu, sedangkan iuran jaminan sosial adalah cara keuangan, yang secara langsung menghubungkan pendapatan dengan sisi pengeluaran. Disinilah pentingnya pemerintah menerapkan pajak progresif bagi warga negara dalam kerangka melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Perluasan pendanaan dari pajak menurut Kangas dan Palme  yang dikutip (Morel & Palme, 2012) akan mengarah pada perluasan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat. Akibatnya, peningkatan tingkat beban pajak secara umum memiliki efek positif pada kesinambungan fiskal negara kesejahteraan (Hyejin, 2018). Selain itu, reformasi pajak praktis harus menyiratkan keseimbangan antara kesetaraan dan standar hidup yang layak yang mendukung harapan hidup, peningkatan pendapatan pajak, dan efisiensi (Vatavu et al., 2019).

Namun dari kesemua itu, yang paling penting adalah bagaimana agar tidak ada “pengemplangan” pajak, tidak ada manipulasi pajak dan tidak ada korupsi di sektor ini sehingga bisa terealisasikan amanat konstitusi bahwa Negara ini merupakan welfare state. Wallahu a’lam.

Rujukan

Byun, Y.-H. (n.d.). How Does the Tax and Benefit Structure of the Welfare State Shape Popular Support for Redistribution? 0–16.

Hyejin, K. (2018). How Does a Welfare State achieves Fiscal Sustainability? A Study of the Impact of Tax Equity. In Taxes and Taxation Trends. InTech. https://doi.org/10.5772/intechopen.72527

Morel, N., & Palme, J. (2012). Financing the welfare state and the politics of taxation. The Routledge Handbook of the Welfare State, January, 401–409. https://doi.org/10.4324/9780203084229-47

Passion in Education. (2019, September 20). Types of Education: Formal, Informal & Non-formal. https://www.passionineducation.com/types-of-education-formal-informal-non-formal/

Vatavu, S., Lobont, O. R., Stefea, P., & Brindescu-Olariu, D. (2019). How taxes relate to potential welfare gain and appreciable economic growth. Sustainability (Switzerland), 11(15). https://doi.org/10.3390/su11154094

Penulis

Dr. H. Muhammad Munadi, M.Pd
Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta

Komentar ditutup.